infokotamedan.com -
Puluhan
kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan Aliansi Mahasiswa Peduli
Pembaharuan (AMPP) Kota Medan menggelar aksi solidaritas atas tragedi
kekerasan yang terjadi di Pelabuhan Sape, Bima, Provinsi Nusa Tenggara
Barat.
Dalam aksi solidaritas yang dilaksanakan di Bundaran Majestik di Jalan Gatot Subroto Medan, Senin, 26 Desember 2011, massa IMM dan AMPP menuntut pertanggungjawaban Kapolri Jendral Pol Timur Pradopo atas aksi kekerasan tersebut.
Bahkan, dalam orasinya, Koordiantor Aksi IMM Mora Harahap mendesak Kapolri Jendral Pol Timur Pradopo untuk mundur dari jabatannya jika tidak mampu mengusut tuntas aksi itu dan tidak menindak anggotanya yang terlibat dalam tragedi kekerasan terhadap warga di Bima.
"Kami mendesak Kapolri untuk turun jika tidak mampu mengusut tuntas kasus kekerasan di Bima," katanya.
Ia mengatakan, pihaknya mengecam keras aksi kekerasan tersebut karena menambah deretan peristiwa pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi di tanah air.
Ia mencontohkan, pelanggaran HAM di Papua terkait lahan Freeport serta kasus Mesuji di Sumatera Selatan dan Lampung.
Jika tidak mampu menuntaskan berbagai pelanggaran HAM tersebut, dikhawatirkan memunculkan anggapan tentang ketidakmampuan pemerintah dalam menjamin hak hidup rakyat.
Karena itu, pihaknya mendesak agar pemerintah melalui aparaturnya untuk mengungkap kasus tersebut dan menindak tegas seluruh pelaku yang terlibat.
Selain mendesak pengungkapan kasus, massa IMM dan AMPP Kota Medan juga meminta Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo untuk mencopot Kapolda NTB dan Kapolres Bima.
Selain itu, IMM dan AMPP Kota juga mendesak Komisi Nasional HAM dan DPR RI untuk turun tangan dalam penuntasan kasus tersebut.
Sebelumnya, puluhan warga berunjuk rasa dengan menutup jalur lalu lintas ke Pelabuhan Sape, Kabupaten Bima, NTB.
Namun unjuk rasa itu berakhir dengan bentrokan dan dua warga dilaporkan tewas terkena peluru petugas yang melakukan penertiban.
Pengunjuk rasa yang tewas tersebut diketahui bernama Arifrahman (18) dan Syaiful (17), keduanya warga Desa Suni, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, NTB.
sumber : eksposnews.com
Dalam aksi solidaritas yang dilaksanakan di Bundaran Majestik di Jalan Gatot Subroto Medan, Senin, 26 Desember 2011, massa IMM dan AMPP menuntut pertanggungjawaban Kapolri Jendral Pol Timur Pradopo atas aksi kekerasan tersebut.
Bahkan, dalam orasinya, Koordiantor Aksi IMM Mora Harahap mendesak Kapolri Jendral Pol Timur Pradopo untuk mundur dari jabatannya jika tidak mampu mengusut tuntas aksi itu dan tidak menindak anggotanya yang terlibat dalam tragedi kekerasan terhadap warga di Bima.
"Kami mendesak Kapolri untuk turun jika tidak mampu mengusut tuntas kasus kekerasan di Bima," katanya.
Ia mengatakan, pihaknya mengecam keras aksi kekerasan tersebut karena menambah deretan peristiwa pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi di tanah air.
Ia mencontohkan, pelanggaran HAM di Papua terkait lahan Freeport serta kasus Mesuji di Sumatera Selatan dan Lampung.
Jika tidak mampu menuntaskan berbagai pelanggaran HAM tersebut, dikhawatirkan memunculkan anggapan tentang ketidakmampuan pemerintah dalam menjamin hak hidup rakyat.
Karena itu, pihaknya mendesak agar pemerintah melalui aparaturnya untuk mengungkap kasus tersebut dan menindak tegas seluruh pelaku yang terlibat.
Selain mendesak pengungkapan kasus, massa IMM dan AMPP Kota Medan juga meminta Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo untuk mencopot Kapolda NTB dan Kapolres Bima.
Selain itu, IMM dan AMPP Kota juga mendesak Komisi Nasional HAM dan DPR RI untuk turun tangan dalam penuntasan kasus tersebut.
Sebelumnya, puluhan warga berunjuk rasa dengan menutup jalur lalu lintas ke Pelabuhan Sape, Kabupaten Bima, NTB.
Namun unjuk rasa itu berakhir dengan bentrokan dan dua warga dilaporkan tewas terkena peluru petugas yang melakukan penertiban.
Pengunjuk rasa yang tewas tersebut diketahui bernama Arifrahman (18) dan Syaiful (17), keduanya warga Desa Suni, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, NTB.
sumber : eksposnews.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar